Pemerintah akhirnya mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 yang memperluas cakupan ekonomi kreatif dari sebelumnya menjadi total 21 subsektor. Langkah ini langsung mendapat perhatian pelaku usaha karena membuka ruang lebih luas bagi berbagai aktivitas yang selama ini belum masuk kategori resmi.
Dengan aturan baru ini, definisi ekonomi kreatif kini mencakup bidang-bidang tambahan yang sebelumnya berada di area abu-abu. Pelaku usaha di bidang digital content, desain produk, hingga kuliner berbasis lokal kini bisa lebih mudah mengakses program pendanaan dan pelatihan yang disediakan pemerintah.
Salah satu analisis penting dari perluasan ini adalah potensi peningkatan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau program ekonomi kreatif. Subsektor baru memungkinkan UMKM di kota kecil memanfaatkan skema insentif yang sebelumnya hanya tersedia untuk wilayah besar seperti Jakarta dan Bandung.
Selain itu, perluasan ini juga mencerminkan respons terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Banyak aktivitas ekonomi kini bergerak di ruang digital, sehingga regulasi lama sudah tidak lagi memadai. Dengan 21 subsektor, pemerintah berharap klasifikasi ini bisa lebih adaptif terhadap inovasi yang muncul di masa depan.
Bagi pelaku usaha, perubahan ini berarti mereka harus mulai menyesuaikan dokumen usaha dan proposal pendanaan agar sesuai dengan kategori baru. Beberapa komunitas kreatif sudah mulai menggelar diskusi internal untuk memetakan peluang yang terbuka.
Meski begitu, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri. Koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar manfaat Perpres ini benar-benar dirasakan pelaku usaha kecil, bukan hanya perusahaan besar.
Secara keseluruhan, Perpres Nomor 37 Tahun 2026 ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius mengembangkan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor pertumbuhan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana eksekusi di tingkat bawah bisa berjalan lancar dan inklusif.
