Seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di London baru-baru ini menyampaikan pandangannya soal RUU Perampasan Aset. Menurut dia, rancangan undang-undang ini bisa jadi jawaban langsung terhadap masalah kejahatan ekonomi yang selama ini sulit ditangani.
RUU tersebut memang dirancang untuk mempermudah negara menyita harta hasil tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Mahasiswa itu menilai pendekatan ini lebih efektif dibanding hanya menghukum pelaku tanpa menyentuh asetnya.
Dalam konteks ekonomi Indonesia, keberadaan aturan seperti ini bisa memberikan sinyal positif bagi investor. Ketika negara punya mekanisme yang jelas untuk mengembalikan aset hasil kejahatan, kepercayaan terhadap sistem hukum dan ekonomi cenderung meningkat. Hal ini penting karena banyak investor yang masih khawatir soal kepastian hukum di sektor bisnis.
Salah satu analisis yang muncul adalah dampaknya terhadap penerimaan negara. Aset yang berhasil disita bisa dialihkan untuk kepentingan publik, misalnya mendukung program sosial atau infrastruktur. Meski belum ada angka pasti, potensi ini sering dibahas dalam diskusi kebijakan ekonomi sebagai cara memperkuat fiskal tanpa harus menaikkan pajak.
Analisis lain datang dari sisi internasional. Mahasiswa di London melihat bahwa banyak negara maju sudah lebih dulu menerapkan aturan serupa dengan hasil yang cukup baik dalam menekan aliran dana ilegal. Indonesia yang sedang berupaya memperbaiki citra ekonomi global bisa mengambil pelajaran dari praktik tersebut, terutama dalam kerja sama dengan lembaga keuangan internasional.
Secara keseluruhan, RUU ini bukan hanya soal hukum semata, tapi juga menyentuh aspek ekonomi yang lebih luas. Jika diterapkan dengan baik, aturan ini berpotensi mengubah cara pandang pelaku kejahatan ekonomi karena risikonya jadi lebih tinggi. Mahasiswa tersebut berharap proses legislasi bisa berjalan lancar agar manfaatnya segera terasa.
