0
0
Edy Wuryanto menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari angka-angka makro semata. Menurutnya, kenaikan GDP atau investasi asing harus dibarengi dengan jaminan perlindungan bagi pekerja di lapangan. Tanpa perlindungan yang memadai, pertumbuhan itu justru bisa menciptakan kesenjangan yang lebih lebar antara pemilik modal dan tenaga kerja.
Dalam konteks Indonesia yang sedang berusaha bangkit pasca-pandemi, pesan ini jadi semakin relevan. Banyak sektor seperti manufaktur dan jasa digital menunjukkan pemulihan cepat, namun kondisi kerja di tingkat bawah sering kali masih rentan. Pekerja kontrak tanpa jaminan sosial atau upah yang tidak sesuai standar masih menjadi masalah umum.
Salah satu analisis penting adalah dampaknya terhadap produktivitas jangka panjang. Ketika pekerja merasa aman dan dilindungi, mereka cenderung lebih loyal dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Sebaliknya, lingkungan kerja yang minim perlindungan bisa memicu turnover tinggi dan menurunkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan.
Selain itu, latar belakang regulasi ketenagakerjaan di Indonesia juga perlu diperhatikan. Meski sudah ada UU Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah investasi, implementasinya di lapangan masih membutuhkan pengawasan ketat agar hak-hak pekerja tidak terabaikan. Edy Wuryanto mengingatkan bahwa keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan tenaga kerja harus dijaga.
Pemerintah dan DPR diharapkan bisa terus mendorong kebijakan yang mendukung kedua aspek tersebut secara bersamaan. Misalnya melalui program pelatihan vokasi yang dikaitkan dengan jaminan sosial atau insentif bagi perusahaan yang menerapkan standar kerja layak.
Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah yang mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk para pekerja yang menjadi tulang punggungnya.
