Ekonom UGM Dukung Polri Tangkap Pelaku Korupsi Batu Bara

Pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri yang menangkap pelaku korupsi di sektor batu bara. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan perekonomian nasional yang selama ini bergantung pada komoditas energi tersebut.

Menurut sang pakar, korupsi di industri batu bara bukan hanya soal kerugian keuangan negara semata. Ia juga mengganggu distribusi manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat luas. Ketika praktik curang terjadi, pendapatan dari sektor ini tidak tersalurkan dengan baik ke program pembangunan atau subsidi energi.

Salah satu analisis yang disampaikan adalah dampaknya terhadap iklim investasi. Investor asing maupun domestik cenderung ragu menanamkan modal di sektor yang rawan korupsi karena ketidakpastian hukum dan transparansi. Penegakan hukum yang tegas seperti ini bisa menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius membersihkan sektor strategis.

Analisis kedua berkaitan dengan keberlanjutan fiskal daerah penghasil batu bara. Banyak daerah yang mengandalkan royalti dan dana bagi hasil dari komoditas ini untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik. Korupsi yang merajalela berpotensi mengurangi porsi yang diterima daerah, sehingga program kesejahteraan masyarakat ikut tertunda.

Pakar tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga. Selain Polri, keterlibatan Kementerian ESDM dan BPK sangat diperlukan agar pengawasan tidak hanya berhenti di penindakan, tetapi juga mencegah kasus serupa terulang. Sistem pelaporan yang lebih terbuka dan digitalisasi data produksi bisa menjadi langkah preventif yang efektif.

Di tengah transisi energi global, menjaga kredibilitas sektor batu bara menjadi semakin krusial. Indonesia masih memanfaatkan batu bara sebagai sumber pendapatan ekspor utama, sehingga setiap upaya pemberantasan korupsi akan membantu menjaga posisi tawar di pasar internasional.

Masyarakat diharapkan terus mengawasi proses hukum yang berjalan. Keterlibatan publik dalam melaporkan indikasi penyimpangan bisa memperkuat upaya penegakan hukum yang sudah dilakukan Polri.